Merekamindonesia – Skema komisi ojol antar makanan dan barang bakal berbeda dari aturan komisi penumpang yang selama ini dikenal publik. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengungkap hal itu di Jakarta, Rabu (19/8). Menurutnya, aturan 92:8 yang selama ini jadi patokan hanya berlaku untuk layanan antar orang, bukan barang atau makanan.
“92 dan 8 persen itu untuk pengantaran orang. Sementara ada fleksibilitas untuk pengantaran barang dan makanan,” kata Nezar.
Kenapa Komisi Ojol Antar Makanan Tak Bisa Disamakan
Nezar menjelaskan, penentuan skema komisi untuk pengantaran barang dan makanan tidak semudah menyalin angka 92:8. Pemerintah perlu lebih dulu mempelajari proses bisnis dan algoritma yang dipakai masing-masing platform, terutama untuk layanan pengantaran barang.
Ada banyak variabel yang membedakan jasa antar barang dengan antar penumpang. Ukuran barang, cara pengemasan, hingga penanganan khusus turut memengaruhi perhitungan biaya operasional pengemudi.
“Risiko dia terlambat, cuaca buruk, dan lain sebagainya, itu kan semuanya harus dihitung,” tambah Nezar.
Biaya Layanan ke Pelanggan Juga Ikut Dikaji
Selain menghitung beban pengemudi, Komdigi juga akan mendalami bagaimana platform mengenakan biaya layanan kepada pelanggan. Langkah ini penting agar formula komisi yang muncul nanti benar-benar mencerminkan kondisi bisnis di lapangan, bukan sekadar angka pukul rata.
Nezar berharap hasil kajian ini melahirkan skema yang adil bagi dua pihak sekaligus. Pengemudi mendapat penghasilan yang layak, sementara platform tetap punya ruang untung yang wajar agar bisnisnya bisa bertahan.






