Merekamindonesia – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwahandhi angkat bicara usai anak buahnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut (Hubla) Muhammad Masyhud, didesak mundur imbas rentetan kecelakaan kapal laut dalam beberapa waktu terakhir. Dudy tak menjawab tegas soal desakan yang muncul dalam rapat Komisi V DPR tersebut.
“Nah, evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami gitu,” kata Dudy kepada wartawan usai rapat di kompleks parlemen, Rabu (19/8).
Dia menegaskan setiap pejabat di lingkungan Kemenhub tak luput dari penilaian kinerja. “Jadi, pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi,” imbuhnya.
Desakan Mundur di Tengah Rentetan Kecelakaan Kapal Laut
Desakan copot Dirjen Hubla datang dari anggota Komisi V, Yasti Soepredjo Mokoagow. Politikus PDIP itu geram lantaran insiden kapal terus berulang, termasuk kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 di Madura, Jawa Timur.
“Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh. Bapak harus ada budaya malu sebagai Dirjen Pak. Sudah 600 kejadian dalam kurun Januari sampai Agustus,” ujarnya.
Yasti merujuk data Basarnas yang mencatat 601 kecelakaan kapal sepanjang 2026 per 15 Agustus. Dari jumlah itu, 3.607 orang menjadi korban, 239 orang meninggal dunia, dan 203 orang masih dilaporkan hilang.
Politikus asal Gorontalo itu bahkan menduga ada permainan antara operator kapal dan pejabat terkait di balik maraknya insiden tersebut. Baca juga: Korupsi Kuota Haji: Yaqut Bantah Terima Duit 271 Ribu Dolar, kasus lain yang juga menyeret nama pejabat publik ke meja parlemen.
Kemenhub Bakal Audit Empat Perusahaan Kapal
Sementara itu, Dudy menjelaskan pihaknya bakal mengaudit empat perusahaan kapal yang mengalami insiden dalam waktu dekat. Salah satunya perusahaan pengelola KMP Mutiara Sentosa 2.
“Dari situ kemudian kita akan temukan, apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang berat,” jelasnya.
Audit itu, kata dia, untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut sudah patuh pada ketentuan keselamatan pelayaran. Hasil audit nantinya menjadi dasar Kemenhub menentukan sanksi bagi operator yang lalai.
Poin Penting
- Menhub Dudy Purwahandhi tidak menjawab tegas desakan DPR agar Dirjen Hubla Muhammad Masyhud mundur.
- Basarnas mencatat 601 kecelakaan kapal sepanjang Januari-Agustus 2026 dengan 239 orang meninggal dan 203 hilang.
- Kemenhub akan mengaudit empat perusahaan kapal yang terlibat insiden, termasuk KMP Mutiara Sentosa 2.
- Anggota Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow menduga ada permainan antara operator dan pejabat terkait.
Kasus kecelakaan kapal laut yang terus berulang membuat sorotan publik makin tajam ke arah pengawasan pelayaran nasional. Dudy menegaskan evaluasi kinerja pejabat tetap berjalan seiring proses audit perusahaan kapal.
“Pak Dirjen saya mohon maaf, seharusnya Bapak yang bertanggung jawab penuh,” pungkas Yasti mengulangi desakannya di hadapan jajaran Kemenhub.
MI/AS
Sumber: nasional
