Merekamindonesia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menindak praktik jual beli lahan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dengan menangkap tiga orang pelaku pada Senin (3/8). Ketiganya, berinisial AR, AI, dan AW, diamankan tim Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi saat kedapatan menggarap lahan seluas 1,5 hektare yang dibuka tanpa izin untuk ditanami sekitar 1.500 pohon merica.
Poin Penting
- Tiga pelaku berinisial AR, AI, dan AW ditangkap tim Kemenhut di Luwu Timur pada Senin (3/8).
- Lahan seluas 1,5 hektare di kawasan hutan lindung ditanami sekitar 1.500 pohon merica tanpa izin.
- Modus yang terungkap adalah ganti rugi garapan yang ditransaksikan secara informal tanpa dasar hukum.
- Pelaku terancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp 7,5 miliar sesuai aturan kehutanan.
Luwu Timur selama ini dikenal sebagai salah satu kabupaten dengan potensi perkebunan dan sumber daya alam yang cukup besar di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini terus berkembang seiring dukungan pemerintah setempat terhadap petani dan pelaku usaha. Namun, kemajuan tersebut perlu dibarengi dengan tata kelola lahan yang tertib agar kawasan hutan lindung tetap terjaga fungsinya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, menjelaskan bahwa penindakan ini berawal dari temuan aktivitas penggarapan lahan tanpa izin di dalam kawasan hutan negara. Penyidik kemudian menemukan indikasi bahwa penguasaan lahan tersebut berasal dari praktik jual beli lahan hutan lindung yang dilakukan secara ilegal antarpenggarap, tanpa mekanisme perizinan resmi.
“Praktik seperti ini harus dihentikan sejak awal. Kawasan hutan negara tidak dapat diperjualbelikan ataupun dialihkan tanpa mekanisme perizinan yang sah,” kata Ali Bahri, Selasa (11/8).
Menurut Ali Bahri, transaksi ganti rugi garapan semacam ini kerap menjadi pintu masuk perambahan baru yang meluas di kawasan hutan lindung. Dari operasi tersebut, petugas mengamankan barang bukti berupa pondok kerja dan peralatan perkebunan yang digunakan para tersangka untuk beraktivitas di dalam kawasan terlarang tersebut.
