Ancaman Hukuman Berat bagi Pelaku Jual Beli Hutan Lindung
Ketiga tersangka kini menghadapi ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda hingga Rp7,5 miliar. Ali Bahri menegaskan bahwa perambahan kawasan hutan tidak selalu dimulai dari pembukaan lahan secara langsung, melainkan bisa berawal dari penguasaan lahan lewat jual beli garapan yang tidak memiliki dasar hukum.
“Ketika pola tersebut dibiarkan, perambahan akan terus bergeser dari satu orang ke orang lain dan akhirnya meluas. Penegakan hukum kami arahkan bukan hanya menghentikan pelakunya, tetapi juga memutus mata rantai praktik yang mendorong kerusakan kawasan hutan semakin meluas,” ujar Ali Bahri.
Baca juga: Jual Beli Lahan Hutan Lindung Luwu Timur: 3 Orang Ditangkap
Komitmen Menjaga Kelestarian Hutan sambil Dorong Kemajuan Daerah
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menyatakan pihaknya terus memperkuat perlindungan kawasan hutan sebagai bagian dari menjaga kelestarian sumber daya alam Indonesia. “Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung, tetapi juga memastikan kawasan hutan tetap menjalankan fungsi ekologisnya serta memberikan efek jera agar kejahatan serupa tidak terus berulang,” ujarnya.
Langkah tegas ini sejalan dengan berbagai upaya pembenahan tata kelola yang juga tengah berjalan di Luwu Timur, mulai dari penguatan sektor perpajakan daerah hingga pembangunan koperasi desa. Sebagai gambaran, daerah ini bahkan tercatat telah merampungkan puluhan unit Koperasi Merah Putih untuk mendukung ekonomi warga, menunjukkan bahwa Luwu Timur terus berbenah di berbagai lini sembari menjaga kelestarian lingkungannya.
Dengan penindakan ini, Kemenhut berharap praktik jual beli garapan ilegal tidak lagi menjadi celah bagi perambahan baru di kawasan hutan lindung Luwu Timur, sehingga fungsi ekologis hutan tetap terjaga untuk generasi mendatang. MI/AS
Sumber: suara.com
