“Strategi penegakan hukum terus diperkuat melalui intelijen, patroli siber, pemeriksaan aliran komunikasi, serta kerja sama lintas wilayah dan lintas negara,” tuturnya. Dwi menambahkan setiap sisik trenggiling dan paruh rangkong yang diperdagangkan menandakan hilangnya satwa dari habitat alaminya.
“Karena itu, pemutusan jaringan perdagangan merupakan bagian penting dari perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan Indonesia,” jelasnya.
Ancaman Hukuman dan Sinergi Penegak Hukum
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera Hari Novianto memastikan pihaknya akan terus menindak tegas pelaku perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi. Dia menyebut kerja sama lintas instansi jadi kunci pemberantasan kejahatan ini.
“Kami akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait untuk memberantas kegiatan perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi demi menjaga kelestariannya. Dan juga kami terus memperkuat pemanfaatan teknologi seperti Cyber Patrol, dan Intelligence Centre untuk pengawasan perdagangan satwa dilindungi,” ucap Hari.
Penindakan kasus sisik trenggiling Padang disebut sejalan dengan arahan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menempatkan perlindungan satwa liar sebagai salah satu prioritas kebijakan kehutanan. Baca juga: Rumah Hijau untuk Semesta: KWT Manurung Raih Rp100 Juta sebagai contoh upaya pelestarian lingkungan di daerah lain.
Tersangka R disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf f juncto Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pasal itu juga terkait Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 soal jenis tumbuhan dan satwa dilindungi.
Aturan tersebut melarang siapa pun menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian tubuh, atau barang yang dibuat dari satwa dilindungi. R kini terancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun, ditambah denda Rp 200 juta hingga Rp 5 miliar.
“Karena itu, pemutusan jaringan perdagangan merupakan bagian penting dari perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan Indonesia,” pungkasnya.
MI/AS
Sumber: nasional
