Lutim, warta.luwutimurkab.go.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler menyampaikan Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Tanggapan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Lutim yang digelar di Gedung DPRD Lutim, Malili, Kamis (22/10/2026).
Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD Lutim Ober Datte didampingi Wakil Ketua I dan II, Jihadin Peruge dan Hj. Harisah Suharjo, serta dihadiri jajaran anggota dewan, pejabat Pemkab Lutim dan perwakilan Forkopimda.
Dalam paparannya, Wabup Puspawati merespons satu per satu masukan dari lima fraksi:
1. Fraksi NasDem:
Soal Program Pandu Juara, Pemerintah Kabupaten menyampaikan terima kasih atas saran dewan. Pemkab mengakui masih ada aspek yang perlu dibenahi dan berharap dukungan semua stakeholder agar program penguatan ekonomi non-tambang ini segera terwujud.
Untuk Infrastruktur skema tahun jamak (multiyears), dijelaskan bahwa skema tersebut dipilih untuk pekerjaan berskala besar seperti jalan agar pelaksanaannya terencana dan berkelanjutan. Kewajiban pembiayaan lintas tahun telah diperhitungkan secara cermat sejak perencanaan, sehingga tidak mengesampingkan kebutuhan infrastruktur lainnya. Penentuan ruas mengacu pada skala prioritas, konektivitas antarwilayah, serta kemampuan keuangan daerah. Penjelasan ini sekaligus menjawab pandangan Fraksi PDI Perjuangan.
Mengenai Rehabilitasi sekolah, Pemkab menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan pembangunan sarana pendidikan sebagai wujud pemenuhan amanat 20% anggaran pendidikan dalam APBD. Poin ini juga sekaligus menanggapi Fraksi PDI Perjuangan.
Sementara untuk Program 3 Kartu Sakti, pemerintah memberikan apresiasi atas dukungan legislatif.
2. Fraksi PAN:
Menjawab isu Konsistensi APBD dan RPJMD, Pemkab memastikan APBD 2027 tetap selaras dengan visi-misi RPJMD, RKPD hingga KUA-PPAS yang dilengkapi IKU dan IKK terukur, dengan orientasi pada pelayanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan perlindungan sosial.
Soal Kualitas PAD, optimalisasi akan dilakukan lewat peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, intensifikasi-ekstensifikasi, penguatan pengawasan, digitalisasi pembayaran, hingga evaluasi kontribusi BUMD dan pemanfaatan aset.
Untuk Pupuk Gratis dan Bibit Unggul, validasi data CPCL akan terus dilakukan secara berjenjang agar penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, disertai monev untuk melihat dampak terhadap produktivitas petani.
Mengenai Kartu Lansia, Pemkab akan memperkuat akurasi data penerima, transparansi kriteria, prioritas bagi lansia rentan, aksesibilitas layanan, hingga perencanaan anggaran yang terukur agar bantuan benar-benar bermartabat, inklusif dan berkelanjutan.
