Meutya berharap jumlah bilik semacam ini terus bertambah di gerai-gerai operator seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya rasa aman bagi perempuan saat menjalani verifikasi wajah. “Jadi ini inklusif bagi semua, perempuan mungkin ada yang tidak nyaman melakukan di depan umum sehingga bisa masuk ke bilik-bilik tersebut supaya lebih privat untuk melakukan biometrik,” katanya.
Bukan Cuma Soal Hijab, Disabilitas Juga Diperhatikan
Selain menyoroti kebutuhan pengguna berhijab, Meutya turut mendorong operator menyiapkan area aman bagi penyandang disabilitas. Ia meminta agar tidak ada lagi jalur registrasi pelanggan baru yang melewatkan verifikasi biometrik, apa pun kondisi pelanggannya. Baca juga: Model AI Terbuka: Gigtan Teknologi AS Dorong Regulasi Bijak Hindari Hambatan Inovasi sebagai gambaran bagaimana regulasi teknologi terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Komdigi menjadi pihak yang mengawal implementasi program ini di lapangan. Mereka memastikan operator benar-benar menyediakan bilik registrasi khusus di seluruh gerai, bukan hanya di kota besar. Tujuannya sederhana: masyarakat merasa nyaman saat menjalani kewajiban baru ini.
Aturan Wajib Mulai 1 Juli 2026
Registrasi biometrik untuk aktivasi kartu SIM di Indonesia bakal diwajibkan mulai 1 Juli 2026. Ketentuan ini tertuang dalam Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026, yang sebelumnya sudah melalui masa uji coba sejak Januari. Dengan masa persiapan yang masih tersisa, operator diharapkan menuntaskan penyediaan bilik khusus sebelum aturan resmi berlaku penuh.
Perubahan kecil seperti bilik privat ini menunjukkan bahwa kebijakan digital tidak melulu soal teknologi canggih. Kadang, yang dibutuhkan justru ruang sederhana yang membuat orang merasa dihargai saat mengikuti aturan baru. Jika diterapkan merata, langkah ini bisa jadi contoh bagaimana kebijakan nasional tetap bisa berpihak pada kenyamanan warganya. MI/AS
Sumber: teknologi
