Penurunan serupa juga terjadi pada proses pencegahan. Tercatat 478 orang dicegah, susut 80,98 persen dari periode yang sama tahun lalu.
“Kemudian kita lakukan juga pencegahan itu sebesar 478 orang kita lakukan pencegahan turun 80,98 persen,” ucapnya.
Sementara proses penegakan hukum pidana secara pro justitia hanya menjerat 27 orang. Jumlah ini turun 50 persen dibandingkan tahun 2025.
Baca juga: Jual Beli Hutan Lindung Luwu Timur Terbongkar, 3 Ditangkap
Tak Semua Pelanggaran Langsung Berujung Deportasi
Hendarsam menegaskan tidak semua pelanggaran WNA otomatis dikenai sanksi deportasi. Sebagian kasus justru harus melalui proses pro justitia terlebih dulu.
Semua bergantung pada klasifikasi tingkat pelanggaran yang dilakukan si WNA. Jika hanya bersifat administratif, penindakan cukup lewat jalur TAK. Namun jika sudah masuk unsur pidana, prosesnya beralih ke jalur hukum.
Kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNA memang kerap jadi sorotan publik, mengingat dampaknya bisa menyangkut keamanan dan ketertiban dalam negeri. Data ini menunjukkan Imigrasi berupaya lebih selektif memilah jenis penindakan sesuai bobot pelanggaran.
“Memang yang harus dilihat klasifikasi dari tindakannya yang harus dilihat apakah masuk kepada pelanggaran administrasi saja atau masuk ke ranah pidana,” tuturnya.
MI/AS
Sumber: nasional
