“Dari jumlah tersebut, kami telah menyalurkan Rp11 miliar kepada 83 warga yang telah menyetujui, sedangkan hak 30 warga sisanya telah kami titipkan ke Pengadilan Negeri Malili dan dapat diambil kapan saja,” kata Reza.
Skema Konsinyasi Jaga Hak Warga yang Belum Setuju
Bagi 30 warga yang belum sepakat dengan hasil penilaian, hak mereka tidak hilang begitu saja. Pemkab Luwu Timur menitipkan nilai santunan tersebut melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Malili, sehingga dana tetap tersedia dan bisa dicairkan kapan pun warga bersangkutan siap mengambilnya.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan kawasan industri dan pemenuhan hak masyarakat terdampak. Baca juga: Astamaops Kapolri Kunjungi Tambang Vale di Luwu Timur, yang menggambarkan bagaimana kawasan industri di Luwu Timur terus menjadi perhatian nasional.
Komitmen Dialog Jadi Kunci Penyelesaian
Reza menegaskan, meski dasar hukumnya adalah penertiban aset daerah, Pemkab Luwu Timur tetap membuka ruang dialog seluas-luasnya. Pemerintah turun langsung menemui warga dan menggelar sosialisasi berulang kali, baik di kantor desa maupun langsung di lokasi PSN.
Pendekatan ini sejalan dengan sikap yang sebelumnya ditegaskan Bupati Irwan soal persoalan Laoli, yang menekankan pentingnya mengutamakan dialog dan mendengar aspirasi warga sebelum mengambil keputusan. Dengan pencairan santunan lahan Laoli yang kini sudah berjalan, Pemkab Luwu Timur berharap proses pengosongan lahan bisa tuntas tanpa meninggalkan ketimpangan bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan tersebut. MI/AS
Sumber: Warta Lutim
