merekamindonesia.com – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan pengosongan lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, dengan mengedepankan komunikasi dan dialog. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kepentingan pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang terdampak.
Komitmen tersebut kembali diperlihatkan Bupati Irwan saat memberikan penjelasan secara langsung kepada puluhan awak media regional dan nasional dalam konferensi pers yang digelar di Kopitiam, Jalan Hertasning, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Pertemuan dengan awak media itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan secara terbuka mengenai proses pengosongan aset daerah seluas 395,81 hektare di Dusun Laoli yang disiapkan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Indonesia Huali Industry Park (IHIP).
Bupati menyampaikan, pemerintah memandang penting adanya keterbukaan informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi dan dialog merupakan bagian penting dalam memastikan setiap langkah pemerintah dapat dipahami masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memandang perlu menyampaikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat agar diperoleh pemahaman yang utuh, berimbang, dan berdasarkan fakta,” tegas Irwan.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak menghindari persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Aspirasi warga justru menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penyelesaian persoalan Laoli.
Dalam penanganannya, Pemkab Luwu Timur juga menegaskan komitmen agar proses Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan pemulihan penghidupan warga terdampak.
Bagi pemerintah daerah, pembangunan kawasan industri memang memiliki nilai strategis. Investasi yang diproyeksikan mencapai sekitar USD8,6 miliar atau sekitar Rp154 triliun tersebut diperkirakan mampu membuka peluang penyerapan hingga 45 ribu tenaga kerja.
Namun, besarnya investasi dan peluang ekonomi yang ditawarkan tidak kemudian membuat pemerintah mengesampingkan persoalan sosial yang muncul. Aspirasi masyarakat tetap harus didengar agar pembangunan dapat berjalan seiring dengan kepentingan warga.
