Politik

Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda di Sumedang

×

Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda di Sumedang

Sebarkan artikel ini
pamong praja hadir rakyat
Dok. Istimewa

Merekamindonesia – Presiden Prabowo Subianto melantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) angkatan ke-XXXIII di Lapangan Parade, Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7). Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan calon aparatur negara untuk selalu hadir ketika rakyat mengalami kesulitan.

Poin Penting

  • Prabowo melantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN angkatan ke-XXXIII di Lapangan Parade Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Rabu (29/7).
  • Presiden menekankan pamong praja harus menjadi pelita harapan dan tonggak dukungan saat rakyat menghadapi kesulitan.
  • Kehormatan aparatur negara diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan dari kedudukan atau pangkat.
  • Sebelum dilantik, angkatan ke-XXXIII sudah ikut turun langsung membantu penanganan bencana di Aceh selama satu bulan.

Pamong Praja Harus Hadir di Tengah Kesulitan

Pelantikan ini menandai awal dari tugas berat yang menanti. Prabowo mengatakan kepada wartawan, Rabu (29/7), bahwa generasi pamong praja ini telah memilih siap berkorban jiwa dan raga untuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

“Saudara-saudara anak-anakku semua kalian telah memilih siap berkorban jiwa dan raga untuk NKRI, hidupmu penuh dengan tuntutan dari bangsa dan negara,” ujarnya membuka amanat kepada mereka yang baru dilantik.

Prabowo menekankan bahwa posisi sebagai pamong praja bukanlah sekadar pengakuan status. Tugas utama adalah melayani dan mengayomi masyarakat yang membutuhkan. “Saudara harus menjadi pamong praja yang hadir ketika rakyat sedang menghadapi kesulitan. Saudara harus menjadi pelita harapan, saudara harus menjadi tonggak dukungan dan kepemimpinan sebagai masyarakat,” tuturnya dengan penuh penekanan.

Manfaat Bagi Masyarakat, Bukan Jabatan

Hal yang membedakan seorang pamong praja sejati, kata Presiden, adalah manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Jabatan dan pangkat tidak mengukur kehormatan seorang aparatur negara.