Lebih dari Sekadar Administrasi: Mewujudkan Budaya Layak AnakKepala Dinas Sosial P3A, Masdin, menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama tim antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tingkat kecamatan. Setiap pihak yang telah diberikan amanah harus mengeksekusi program dengan maksimal. Senada dengan hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Anggota DPRD Sulawesi Selatan, dr. Ani Nurbani, menekankan bahwa status KLA tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan dokumen administratif. Menurutnya, esensi dari KLA adalah transformasi budaya di tengah masyarakat. “Harapan kita bukan sekadar lolos verifikasi administrasi, melainkan bagaimana nilai-nilai layak anak ini benar-benar terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. TP-PKK akan terus bergerak mengedukasi keluarga agar tercipta lingkungan yang mendukung bagi anak-anak kita,” pungkas dr. Ani. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD, Camat, dan pengurus TP-PKK se-Kabupaten Luwu Timur, yang secara kolektif menyepakati percepatan langkah menuju target Kabupaten Layak Anak pada tahun 2026 mendatang.
