Langkah ini dinilai penting agar manfaat koperasi bisa segera dirasakan masyarakat, tanpa harus menunggu seluruh proses formal tuntas. Sembari itu, urusan aset dan administrasi tetap dikejar agar operasional dapat sepenuhnya berpindah ke gedung permanen.
Kelembagaan Sudah Siap, Fisik Jadi Fokus Berikutnya
Dari sisi kelembagaan, seluruh 128 Koperasi Merah Putih di Luwu Timur disebut sudah memiliki pengurus dan legalitas badan hukum. Artinya, fondasi organisasi sudah terbentuk lebih dulu sebelum bangunan fisiknya rampung.
Dengan modal kelembagaan yang sudah matang, perhatian Disdagkop-UKMP kini terpusat pada penyelesaian infrastruktur dan kesiapan operasional. Baca juga: Pemkab Lutim Ikut GEBER MAS, Sekda: Kebersihan Masjid Tanggung Jawab Bersama sebagai gambaran bagaimana pemerintah daerah turut menggerakkan berbagai program berbasis komunitas di Luwu Timur.
Target 2026 dan Harapan bagi UMKM
Disdagkop-UKMP Luwu Timur menetapkan target agar seluruh proses pembangunan dan administrasi ini bisa dipacu, sehingga Koperasi Merah Putih di 128 desa dan kelurahan mulai memberikan layanan kepada masyarakat pada 2026. Target tersebut sejalan dengan harapan bahwa koperasi tidak berhenti sebagai bangunan semata, melainkan menjadi penggerak ekonomi warga.
Kehadiran koperasi merah putih di tingkat desa diproyeksikan memperluas akses usaha, memperkuat pelaku UMKM, sekaligus mendorong perputaran ekonomi yang lebih merata di Luwu Timur. Simak juga perkembangan sektor lain di daerah ini pada Dorong SDM Konstruksi Berkompeten, Pemkab Lutim Gandeng BJKW VI Gelar Uji Sertifikasi TKK, yang juga menunjukkan upaya pemerintah daerah membangun kapasitas warganya.
Dengan pengawalan lintas pihak yang konsisten, percepatan pembangunan koperasi merah putih Luwu Timur diharapkan berjalan seiring kesiapan kelembagaan. Pada akhirnya, koperasi yang telah berdiri diharapkan benar-benar memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi warga di setiap desa dan kelurahan. MI/AS
Sumber: bilikfakta.id
