Mereka diduga melanggar prinsip netralitas ASN dengan terlibat dalam aktivitas politik selama Pilkada. Meski detil keterlibatan mereka belum diungkap secara rinci, kasus ini telah memicu spekulasi di kalangan masyarakat.
Irfan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan Inspektorat, Sekretariat Daerah, dan Bagian Hukum. “Proses ini harus selesai paling lambat 5 Januari 2025. Hasilnya akan segera kami serahkan ke BKN Pusat untuk diproses lebih lanjut,” ungkapnya.
Berdasarkan aturan yang berlaku, ASN yang terbukti melanggar netralitas dapat dijatuhi sanksi berat. Mulai dari peringatan keras hingga pemecatan, sanksi ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar menjunjung tinggi profesionalisme.
“Ini adalah komitmen kami untuk menjaga netralitas ASN. Pelanggaran terhadap aturan ini tidak bisa ditoleransi, terutama dalam menjaga demokrasi yang sehat,” tambah Irfan.
Kasus ini menjadi peringatan keras akan pentingnya netralitas ASN dalam proses demokrasi. Sebagai pelayan masyarakat, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk tetap profesional dan tidak memihak, terutama dalam momen krusial seperti Pilkada.
Publik Luwu Timur kini menunggu hasil investigasi yang dijanjikan akan dilakukan secara transparan dan objektif. Namun, apakah proses ini benar-benar akan mencerminkan keadilan, atau justru menjadi ajang kompromi politik?
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan dan menunjukkan bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran dalam sistem birokrasi. Keputusan atas kasus ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga menjadi barometer bagi netralitas ASN di masa depan.
Dengan tenggat waktu yang ketat, harapan masyarakat sederhana: keadilan harus ditegakkan, netralitas ASN harus terjaga, dan demokrasi di Luwu Timur harus berjalan tanpa cela. (…BAN)
