Namun, ia juga menyoroti berbagai tantangan dan isu krusial yang tengah dihadapi, mulai dari pengelolaan kawasan hutan, akses masyarakat terhadap hutan, hingga kebutuhan infrastruktur dasar yang berbenturan dengan status kawasan.
“Pemerintah daerah membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, agar pengelolaan hutan di daerah dapat lebih optimal dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menginisiasi beberapa usulan strategis, seperti optimalisasi perhutanan sosial untuk menunjang pembangunan sosial ekonomi mayarakat, pelayanan dasar, peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) melalui skema pemberdayaan masyarakat, penguatan perlidungan terhadap hutan adat bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta penguatan skema kemitraan dalam pengelolaan hutan berbasis sosial.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk lahirnya kolaborasi kebijakan yang terintegrasi antara pusat dan daerah.
“Kami ingin membuka ruang dialog konstruktif agar kebijakan pusat mampu menjawab kebutuhan daerah, demi terwujudnya visi Luwu Timur Maju dan Sejahtera,” tutup Irwan.
Rapat ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan lokal yang dikelola secara bijak dan kolaboratif.
