Merekamindonesia – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, mengikuti secara virtual Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI yang membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah di ruang rapat Bupati Lutim, Malili, Kamis (30/7/2026). Forum ini menjadi ajang penting bagi pemerintah daerah untuk menyerap arah kebijakan hubungan fiskal pusat dan daerah yang akan berdampak langsung pada layanan publik di Luwu Timur.
Wabup Puspawati tidak sendiri dalam mengikuti rapat tersebut. Ia didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, beserta sejumlah pejabat terkait lainnya yang turut menyimak jalannya pembahasan hingga selesai.
Poin Penting
- Wabup Lutim Hj. Puspawati Husler mengikuti Raker dan RDPU Komisi II DPR RI secara virtual pada Kamis, 30 Juli 2026.
- Rapat membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah, mencakup remunerasi kepala daerah, dana bagi hasil, dan peningkatan PAD.
- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan daerah akan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan fiskal ke depan.
- Wabup Puspawati menyambut baik pembahasan tersebut sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Reformulasi Fiskal Jadi Agenda Bersama Pusat dan Daerah
Rapat kerja tersebut mengangkat sejumlah agenda krusial, mulai dari remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, hingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pembahasan ini dirancang untuk memastikan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal, terlebih di tengah tekanan ekonomi global yang masih membayangi banyak wilayah di Indonesia.
