“Harus daftar lewat whatsapp, lalu difoto, kemudian tunggu KTA datang, dan setelah itu daftar lagi di aplikasi Ayopramuka. Ini seperti berputar-putar. Padahal tujuannya ingin menyederhanakan sistem keanggotaan,” ungkap salah satu andalan cabang luwu timur yang enggan disebutkan namanya.
Selain itu, skema pembagian dana hasil pengadaan KTA juga menjadi sorotan. Beberapa pihak mempertanyakan urgensi biaya yang dibebankan kepada anggota, dan transparansi distribusinya.
Tak sedikit yang menilai bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban finansial bagi anggota, terutama dari kalangan pelajar dan masyarakat kurang mampu.
“anggaran yang kembali juga hanya sebesar Rp 1.500, buat apa?. Padahal mekanisme kwartir daerah Sulawesi Selatan kemarin sudah jauh lebih efektif dan efisien, tanpa membebankan biaya”. Sambungnya.
Gerakan Pramuka sejatinya dibangun di atas asas kebersamaan dan pengabdian. Diharapkan, dinamika yang terjadi bisa menjadi pemantik perbaikan sistem yang lebih sederhana, efisien, dan berpihak kepada anggota. Sdl/Mi
