Lutim – Sekretaris Daerah (Sekda) H. Bahri Suli menghadiri Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Sulawesi Selatan di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati, Kamis (28/08/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Mincara Malili, H. A. Hatta Marakarma Opu To Mallarangeng, Kanwil BPN Sulsel, Kemendagri, World Bank, Kepala Kantor Pertahanan Kab. Luwu Timur, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian ATR/BPN, para Camat, tokoh adat, tokoh masyarakat dan peserta.
Dalam sambutanya, Bahri Suli menyampaikan Tanah Ulayat merupakan salah satu identitas dan warisan adat yang bernilai tinggi bagi masyarakat.
“Tanah ini tidak sekedar memiliki aspek ekonomi tetapi juga mengandung nilai sosial, budaya,dan spritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, pengaturan dan pengolahan Tanah Ulayat harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan tetap menghargai hak-hak masyarakat adat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahri Suli mengatakan pemerintah daerah menilai hasil inventarisasi dan indentifikasi Tanah Ulayat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, terdapat sembilan masyarakat hukum adat (MHA) di Kab. Luwu Timur berdasarkan penilitian yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) antara lain MHA Tambe’e, MHA To Cerekang, MHA Rahampu’ule, MHA To Turea, MHA To Konde, MHA Pamona, Kemokolean Nuha, MHA Rahampu’u Matano, dan MHA Padoe.
“Melalui kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan hari ini untuk menghadirkan pemahaman bersama bahwa pengadministrasian dan pendaftaran Tanah Ulayat itu bukanlah upaya untuk menghilangkan hak adat, melainkan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat,” jelas Bahri Suli.
Ia menambahkan bahwa hak masyarakat dapat terlindungi dari sengketa. Tanah Ulayat tidak hanya menjadi simbol identitas tetapi sumber kesejahteraan, keberlanjutan, dan persaudaraan.
