“Capacity building ini tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemungutan pajak, termasuk penggunaan sistem pembayaran non tunai melalui kanal yang telah tersedia,” jelas Chaeruddin Arfah.
Salah satu instrumen yang paling gencar didorong adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Kanal ini dinilai memberi alternatif yang lebih praktis bagi masyarakat untuk menuntaskan kewajiban pajaknya tanpa perlu antre di loket pembayaran konvensional.
Langkah ini sejalan dengan tren nasional di mana banyak daerah mulai mengadopsi pajak digital untuk mempercepat penerimaan sekaligus mengurangi risiko kebocoran dana. Bagi Luwu Timur, penguatan sistem ini diharapkan turut menopang pembangunan daerah yang sedang digalakkan di berbagai sektor.
Bagian dari Penguatan Layanan Publik Lutim
Capacity building semacam ini bukan langkah berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belakangan aktif menggelar berbagai program penguatan kapasitas, mulai dari sektor perpajakan hingga sektor lain seperti koperasi. Baca juga: 63 dari 128 Koperasi Merah Putih Luwu Timur Rampung, Target Layani 2026.
Upaya menyeragamkan pemahaman aparat dan mendorong pajak digital Luwu Timur ini menjadi bagian dari komitmen Bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Selain itu, semangat kolaborasi antarinstansi di Lutim juga tampak pada kegiatan sosial lain. Baca juga: Pemkab Lutim Ikut GEBER MAS, Sekda: Kebersihan Masjid Tanggung Jawab Bersama.
Dengan kombinasi penguatan regulasi dan digitalisasi pembayaran, Bapenda Luwu Timur berharap pelayanan kepada wajib pajak semakin cepat, transparan, dan mudah diakses. Jika berjalan konsisten, langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memodernisasi tata kelola pendapatan daerah. MI/AS
Sumber: bilikfakta.id
