Pengelolaan lahan PSN Lampia di Kabupaten Luwu Timur kembali menjadi sorotan setelah Bupati Irwan bersama jajarannya mendatangi langsung kantor pusat Komnas HAM di Jakarta. Kedatangan itu berlangsung pada Jumat, 17 Juli 2026, untuk berkonsultasi mengenai dinamika di lapangan. Langkah proaktif ini mendapat apresiasi dari lembaga negara tersebut.
Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ramadan Pirade, serta Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Pirage. Rombongan datang untuk memaparkan langkah-langkah yang sudah ditempuh pemerintah daerah.
Bupati Jelaskan Proses Lahan PSN Lampia Secara Utuh
Persoalan yang dibahas berkaitan dengan rencana penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Indonesia Huali Park. Lokasinya berada di Dusun Laoli Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Bupati Irwan menegaskan tujuan kedatangannya ke Jakarta adalah menyampaikan langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah.
“Hari ini kami mendatangi langsung kantor pusat Komnas HAM di Jakarta untuk menyampaikan langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menangani proses penyediaan lahan untuk Proyek Strategi Nasional Pembangunan Kawasan Industri di Lampia,” kata Irwan.
Ia berharap penjelasan yang disampaikan bisa memberi gambaran menyeluruh tentang situasi di lapangan. Dengan begitu, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama soal proyek tersebut.
Komnas HAM Nilai Langkah Bupati Luar Biasa
Rombongan Pemkab Luwu Timur diterima Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, bersama timnya. Menurut Bupati Irwan, sambutan yang diberikan cukup hangat.
Komnas HAM menilai inisiatif pemerintah daerah untuk hadir langsung dan menjelaskan persoalan merupakan hal yang jarang dilakukan. Karena itu, lembaga tersebut menyampaikan apresiasi.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Saurlin P. Siagian dan timnya. Mereka menilai kedatangan kami adalah hal yang luar biasa serta menyampaikan apresiasi,” ujar Irwan.
Sikap terbuka ini menunjukkan pemerintah daerah ingin menempatkan aspek hak asasi manusia sebagai pertimbangan penting dalam penyediaan lahan. Konsultasi dini diharapkan mampu mencegah gesekan di kemudian hari.
