Dia menilai surat dakwaan justru menggambarkan dugaan fee percepatan dalam rangkaian mekanisme teknis, mulai dari pengisian kuota haji khusus, pengusulan jemaah oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), hingga dugaan permintaan dan pembayaran sejumlah uang.
“Penetapan pembagian kuota oleh menteri tidak identik dengan keputusan teknis mengenai siapa yang mengisi kuota, terlebih tidak identik dengan adanya kesepakatan memperoleh fee percepatan,” tuturnya.
Mellisa mengingatkan UU Nomor 8 Tahun 2019 sudah mengatur secara khusus larangan memperjualbelikan kuota haji beserta ancaman pidananya. Karena itu, kata dia, jaksa KPK seharusnya menjelaskan pihak yang melakukan jual beli kuota haji jika mendalilkan adanya transaksi fee.
Dakwaan Dinilai Campur Aduk soal Kewenangan Menteri
Mellisa menilai jaksa mencampuradukkan kewenangan menteri agama dalam menetapkan alokasi kuota tambahan dengan dugaan fee percepatan.
Dia menyebut penentuan siapa jemaah yang mengisi kuota, mekanisme T0/Tx, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat), hingga penerbitan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen) merupakan ranah teknis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU).
“Dakwaan tidak menguraikan adanya perintah, persetujuan, pengetahuan, komunikasi, ataupun keterlibatan Yaqut dalam mekanisme T0/Tx dan perolehan fee percepatan,” pungkasnya.
Kasus Korupsi Kuota Haji Rp 622 Miliar
Sebelumnya, Yaqut didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 atau sekitar Rp 622 miliar dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024.
Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut perbuatan melawan hukum itu dilakukan Yaqut bersama tiga terdakwa lain.
Ketiganya adalah Staf Khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex; Direktur Operasional Maktour, Ismail Adham; dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri yang juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. MI/AS
Sumber: nasional






