Respons Publik dan Kontroversi
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Beberapa kalangan menilai pelatihan militer bagi kepala daerah dapat memberikan manfaat positif dalam memperkuat jiwa kepemimpinan dan kedisiplinan.
Namun, ada pula yang mempertanyakan urgensi kebijakan ini, mengingat kepala daerah memiliki tugas utama dalam mengelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik.
“Seharusnya yang lebih ditekankan adalah penguatan kapasitas teknokratis kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, bukan pelatihan militer,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Kesimpulan
Meski masih menuai pro dan kontra, program pelatihan militer bagi kepala daerah ini tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemimpin daerah yang lebih disiplin, memiliki wawasan kebangsaan yang luas, serta mampu menerapkan kebijakan nasional secara lebih efektif.
(RED/MI)
