MerekamIndonesia.com – Komitmen antikorupsi di Makassar bukan sekadar tanda tangan. Bagi Bupati Luwu Timur, itu adalah perintah untuk membenahi sistem dari perencanaan hingga pengadaan.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menandatangani Komitmen Bersama Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (5/11/2026).
Penandatanganan itu dilakukan bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para kepala daerah, dan ketua DPRD se-Sulawesi Selatan.
Hadir dalam kesempatan itu Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Bagi Irwan, tanda tangan itu bukan seremoni. Ia menyebutnya sebagai janji yang mengikat.
“Penandatanganan komitmen ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah janji kita kepada masyarakat bahwa pemerintahan harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tegas Irwan usai penandatanganan.
Irwan menegaskan, korupsi tidak lahir dari kurangnya imbauan. Korupsi lahir dari sistem yang longgar. Karena itu, Luwu Timur memilih membenahi dari hulu.
