Merekam Indonesia – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mengusut dugaan korupsi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Luwu Timur Gemilang (LTG). Nilai dana yang diduga disalahgunakan mencapai Rp 1,6 miliar.
Informasi yang dihimpun detikSulsel, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel telah melayangkan surat pemanggilan kepada Direktur PT LTG. Surat bernomor B/7478/X/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus itu berisi permintaan keterangan sekaligus penyerahan dokumen terkait dugaan penyalahgunaan dana pinjaman.
Dalam surat tersebut, penyidik meminta sejumlah dokumen penting, mulai dari perjanjian pinjaman, bukti transfer, hingga mutasi rekening PT LTG yang diduga berkaitan dengan aliran dana Rp 1,6 miliar.
Diduga Dipakai untuk Pilkada
Sumber internal Inspektorat Luwu Timur menyebutkan, hasil investigasi internal pemerintah daerah menemukan indikasi penggunaan dana BUMD tersebut untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Digunakan di Pilkada,” ujar salah satu pejabat Inspektorat Luwu Timur yang enggan disebutkan namanya.
Hasil investigasi internal itu disebut telah diserahkan kepada Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala Inspektorat Luwu Timur Salam Latief belum memberikan keterangan saat dikonfirmasi. Nomor ponselnya aktif, namun tidak merespons panggilan.
Awal Mula Dugaan Mencuat
Dugaan penyalahgunaan dana PT LTG mencuat setelah Aliansi Jaringan Komunikasi Lingkar Tambang Luwu Timur yang dipimpin Jois Andi Baso mengkritik kinerja PT Aneka Tambang (Antam) dan PT Pongkeru Mineral Utama (POMU).
Kritik tersebut dimuat di media online kolomdata.id pada Kamis (23/10/2025) dengan judul “Antam dan POMU Tak Berdaya dan Berantakan.” Jois Andi Baso diketahui merupakan kerabat dekat mantan Bupati Luwu Timur Budiman Hakim Andi Baso yang menjabat periode 2021–2024.
