Karena itu, penyelesaian persoalan Laoli tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan aset daerah, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh perlakuan yang layak dan solusi terbaik.
Dalam konferensi pers tersebut, Bupati didampingi Plt. Kasatpol PP Baharuddin, Kepala Bagian Pemerintahan Andi Muhammad Reza, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Syamsul Rizal, serta Analisis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur Zulkifli.
Setelah memberikan penjelasan, Bupati juga membuka ruang dialog dengan awak media. Berbagai pertanyaan disampaikan secara terbuka, termasuk mengenai proses pengosongan lahan dan langkah pemerintah dalam menangani dampak sosial yang muncul.
Keterbukaan tersebut menjadi gambaran bahwa Pemkab Luwu Timur memilih pendekatan komunikasi dalam menghadapi persoalan yang sensitif dan menyangkut kepentingan masyarakat.
Bupati Irwan berharap proses yang sedang dilakukan pemerintah daerah dapat bermuara pada manfaat yang lebih besar, bukan hanya bagi masyarakat yang terdampak, tetapi juga bagi Luwu Timur, Sulawesi Selatan hingga Indonesia.
“Kami dari daerah sangat berterima kasih kepada kita semua dan mudah-mudahan apa yang kami laksanakan saat ini nantinya bisa memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur, masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia pada umumnya,” ujar Irwan.
Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan tidak bermaksud menghindari persoalan yang berkembang.
“Intinya, kami berharap informasi yang disampaikan ini dapat menjadi acuan atau penyeimbang terhadap berita yang sudah beredar sebelumnya. Yang terpenting kami sudah meluruskan fakta agar tidak ada anggapan bahwa Pemerintah Daerah atau saya selaku Bupati menghindar. Kami sangat terbuka, tidak ada hal yang kami sembunyikan atau tutup-tutupi,” tegasnya.
Sikap tersebut sekaligus memperlihatkan upaya Bupati Irwan menempatkan dialog sebagai jalan utama dalam mencari penyelesaian persoalan Laoli. Dengan mendengarkan aspirasi dan membuka ruang komunikasi, pemerintah berharap proses penyelesaian dapat berlangsung secara lebih humanis, transparan, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat. Mi/As
