Merekam Indonesia- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul meningkatnya tekanan dan kritik publik terhadap aktivitas tambang di kawasan yang dikenal sebagai salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/6). “Atas petunjuk Bapak Presiden, pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Raja Ampat,” ujarnya.
Melansir Tempo.co. Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah ; PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Nurham.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan setelah hasil penyelidikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan pelanggaran aturan lingkungan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, lokasi aktivitas tambang dinilai berada di dalam kawasan geopark yang harus dilindungi.
“Empat perusahaan ini kami cabut izinnya karena berada di kawasan yang sensitif secara ekologis, yang kedua karena pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup,” kata Bahlil.
Satu-satunya perusahaan tambang yang tidak dicabut izinnya adalah PT Gag Nikel. Menurut Bahlil, lokasi tambang PT Gag berada di luar kawasan geopark dan saat ini masih dalam pengawasan ketat dari pemerintah.
Langkah tegas Presiden Prabowo ini dilakukan setelah sehari sebelumnya menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan yang sejak lama menolak aktivitas tambang di Raja Ampat.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Sejumlah lembaga seperti BRIN juga tengah mengusulkan agar kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Biosfer oleh UNESCO. /Mi
