4. Satu gugatan, dua riwayat yang berbeda.
Narasi bahwa seluruh 29 penggugat telah menguasai lahan sejak 1998 terbukti sebagai generalisasi yang menyesatkan. Dari 29 penggugat, hanya lima orang yang tercatat terkait aktivitas tahun 1998, itu pun telah meninggalkan lokasi pada rentang 2000 hingga 2001 karena kendala biaya dan tanaman cokelat yang tidak membuahkan hasil.
Sementara itu, 24 penggugat lainnya baru masuk menggarap antara 2017 hingga 2021 setelah diajak oleh seseorang dari kelompok Pongo. Hal itu diperkuat dengan bukti 17 lembar kuitansi ganti garapan yang diajukan sendiri oleh pihak penggugat.
Kuasa hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Eko Saputra, menegaskan fakta-fakta ini menunjukkan adanya putus penguasaan serta perbedaan riwayat yang mencolok di antara para penggugat.
5. Saksi kedua tidak dapat menopang klaim.
Kesaksian Ibu Hasnah yang mengaku mengenal para penggugat sebagai petani di lokasi sejak sekitar 2016 dinilai tidak dapat membuktikan penguasaan sejak 1998. Pemeriksaan peta di persidangan pun membuktikan lahan Ibu Hasnah tidak berbatasan langsung dengan HPL Pemkab Luwu Timur, melainkan terhalang jalur pipa PT Vale.
Di hadapan Majelis Hakim, saksi menyampaikan:
“Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi.”
Pernyataan tersebut merekam apa yang terlihat dari sekitar kebun, bukan bukti status hukum lahan pemerintah.
Sebaliknya, dasar penerbitan HPL telah dijelaskan oleh BPN di persidangan, termasuk surat pernyataan penguasaan fisik tertanggal 14 September 2022 yang menyatakan tanah tidak dikuasai pihak lain, dan Surat Keterangan Kepala Desa Harapan No. 590/120/DH tanggal 19 September 2022.
Kuasa hukum penggugat, Lisa, menyampaikan bahwa yang hendak diuji adalah bagaimana sertipikat itu lahir, dan apakah penguasaan warga telah diselesaikan sebelum HPL diterbitkan. Dalil itu sah untuk diuji. Namun hingga pemeriksaan saksi ini, dalil itu belum dibuktikan.
Di akhir sidang, para penggugat menyampaikan permohonan penundaan aktivitas di lokasi, dengan dalil Pemkab dan PT IHIP masih melakukan aktivitas di lokasi tersebut. Permohonan itu masih menunggu putusan Majelis Hakim.
Kesimpulannya terukur dan berbasis fakta persidangan: lahan tersebut adalah milik pemerintah. Itu fakta hukum berdasarkan sertipikat HPL yang sah.
Yang diajukan 29 petani adalah klaim. Yang dibangun LBH adalah klaim. Dan klaim itu, sejauh ini, belum terbukti.
Persidangan masih berjalan. Majelis Hakim belum memutus.
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam berita ini, sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers.
Mi/And






