MerekamIndonesia.com – Persidangan tidak mengadili narasi. Persidangan mengadili bukti.
Itulah yang terjadi dalam perkara Nomor 47/G/2026/PTUN.MKS di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.
Lahan yang dipersengketakan telah memiliki kepastian hukum. Lahan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL), NIB 20.26.000001429.0. Sertipikat tersebut berdasarkan Keputusan Nomor 44/HPL/KEM-ATR/BPN/VII/2024 tertanggal 28 Agustus 2024, terkait Proyek Strategis Nasional PT IHIP di Luwu Timur.
Di hadapan hukum, status itu sah hingga dibuktikan sebaliknya.
Penggugat dalam perkara ini adalah 29 orang yang mengaku sebagai Petani Laoli, Dusun Laoli, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, didampingi LBH. Dalil mereka: Pemkab tidak pernah menguasai secara fisik saat mengajukan HPL, dan mereka telah menguasai lahan sejak 1998.
Dalil tersebut telah diuji melalui pemeriksaan saksi pada 16 November 2026, selama 6 jam. Hasilnya tidak menguatkan dalil. Hasilnya justru meruntuhkannya.
1. Pengakuan saksi kunci: terputus 15 tahun.
Titik balik persidangan datang dari pengakuan saksi Majid. Di hadapan Majelis Hakim, Majid mengakui meninggalkan lokasi lahan pada 2002 karena kehabisan biaya, dan baru kembali menggarap pada 2017. Dalam catatan administrasi kependudukan, saksi baru memindahkan KTP-nya dari Kecamatan Masamba ke Desa Harapan pada 2026.
Fakta ini mematahkan dalil penguasaan terus-menerus sejak 1998. Terdapat jeda sekitar 15 tahun di mana lahan tidak lagi dikuasai.
Terputusnya penguasaan ini menggugurkan syarat utama dalam Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan penguasaan fisik minimal 20 tahun secara berturut-turut dengan itikad baik.
2. Kembali pada 2017, di atas hak yang sah.
Ketika saksi kembali masuk pada 2017, lahan tersebut secara hukum sudah dibebani hak atas tanah yang sah milik PT Vale Indonesia Tbk.
Dengan demikian, tindakan masuk kembali tersebut dikategorikan sebagai penguasaan ilegal. Tindakan itu tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang harus diselesaikan dalam permohonan pendaftaran hak pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021.
3. Tanpa alas hak, hanya perintah lisan.
Dasar penguasaan sejak awal pun tidak memiliki alas hak formal yang sah. Saksi Majid mengakui mengelola lahan tersebut murni karena perintah lisan dari seorang oknum anggota DPRD bernama Ishak, tanpa kewenangan instansional. Saat ditanya Majelis Hakim, Majid tidak bisa menunjukkan bukti penyerahan tanah apa pun, dan mengakui bahwa sejak awal tanah tersebut memang aset Pemerintah.






