merekamindonesia.com – Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyatakan dukungannya terhadap tuntutan buruh untuk menghapus sistem outsourcing serta mendorong agar persoalan tersebut segera dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna perubahan rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Pernyataan itu disampaikan Ober Datte saat menghadiri aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026 yang dipusatkan di Gate 1 PT Vale Indonesia, Sorowako. Ia menegaskan bahwa DPRD membuka ruang bagi buruh untuk menyampaikan aspirasi secara resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Kami mendukung aksi damai ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Silakan masukkan persuratan resmi agar segera kita RDP-kan,” tegasnya.
Aksi May Day di Luwu Timur berlangsung dengan tensi tinggi namun tetap terkendali. Ratusan massa yang terdiri dari serikat buruh, petani, dan berbagai elemen masyarakat menyuarakan tuntutan utama, yakni penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
Ketua ASPEK Luwu Timur, Rustam Abbas, menyebut praktik kontrak jangka pendek yang berlangsung berulang menjadi persoalan serius bagi kesejahteraan buruh.
“Banyak pekerja hanya dikontrak 1 sampai 3 bulan, kemudian diputus dan direkrut kembali. Kondisi ini menyulitkan buruh untuk meningkatkan taraf hidup,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Luwu Timur, Joni Patabi, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak pekerja, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan.
