“Harapannya, ketika program ini berjalan, bukan hanya peserta didik yang memahami apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Guru, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah juga harus memiliki kesiapsiagaan yang sama,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, pembentukan Sekber SSB menjadi bagian penting dalam menyatukan peran BPBD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Kolaborasi ini penting agar seluruh program yang dirancang dapat berjalan terarah, terukur, dan berkelanjutan,” tegas dr. H. April.
Ia juga berharap materi kesiapsiagaan yang nantinya diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi ancaman bencana di wilayah Luwu Timur.
“Kita ingin materi yang diberikan benar-benar relevan dengan kondisi daerah. Anak-anak harus dibekali pemahaman praktis agar mereka mengetahui langkah yang tepat untuk menyelamatkan diri dan membantu orang lain ketika menghadapi situasi darurat,” tambahnya.
Program Sekolah Siaga Bencana di Luwu Timur ditargetkan resmi diluncurkan pada tahun 2026. Sebelum peluncuran dilakukan, Sekber SSB akan merampungkan sejumlah persiapan, mulai dari regulasi, penyusunan modul pembelajaran, hingga kesiapan teknis pelaksanaan di lapangan.
Melalui program tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap budaya kesiapsiagaan dapat tumbuh dari lingkungan sekolah dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, risiko serta dampak bencana di lingkungan pendidikan diharapkan dapat diminimalkan. Mi/As






