merekamindonesia.com – Upaya membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana terus diperkuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur. Salah satunya melalui Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Tahun 2026 yang digelar di Aula Sasana Praja, Kantor Bupati Luwu Timur.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, dr. H. April, yang hadir mewakili Bupati Luwu Timur. Sebanyak 75 peserta mengikuti sosialisasi ini, terdiri atas perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, hingga kepala UPTD puskesmas dari seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Untuk memperkuat materi yang diberikan, BPBD menghadirkan Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Jasmani Ghadi, bersama Koordinator Pos Unit Siaga Makassar. Kehadiran keduanya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami strategi mitigasi, kesiapsiagaan, serta penanganan bencana secara terpadu.
Dalam sambutannya, dr. April mengingatkan bahwa karakteristik geografis Kabupaten Luwu Timur yang didominasi kawasan pegunungan dan perbukitan menjadikan daerah ini memiliki tingkat kerawanan terhadap berbagai jenis bencana alam.
“Wilayah Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, hingga berbagai ancaman bencana lainnya yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan bahwa berdasarkan Indeks Risiko Bencana Nasional (IRBN) Tahun 2025, Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan ke-22 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dengan kategori risiko sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesiapsiagaan harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana perlu bergeser dari sekadar berfokus pada penanganan saat bencana terjadi menjadi upaya yang lebih komprehensif melalui mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana.
“Penanganan bencana selama ini masih lebih banyak berorientasi pada fase tanggap darurat melalui pemberian bantuan fisik. Padahal, aspek mitigasi, pencegahan, dan pemulihan pascabencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” tegas dr. April.
Melalui sosialisasi tersebut, BPBD berharap seluruh peserta mampu menjadi penggerak budaya sadar bencana di lingkungan kerja maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem mitigasi dan mempercepat koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Jasmani Ghadi, menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada kualitas komunikasi, informasi, dan edukasi yang diterima masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan koordinasi yang baik sejak sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki literasi kebencanaan yang baik akan lebih siap menghadapi potensi bencana, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian material dapat ditekan semaksimal mungkin.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, tenaga kesehatan, serta masyarakat, BPBD Luwu Timur optimistis budaya sadar bencana dapat terus tumbuh sehingga daerah semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang. Mi/As
