Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi yang tepat.
“Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan dari daerah, guna dicarikan solusi bersama,” terangnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ke depan daerah akan diklasifikasikan berdasarkan kemampuan fiskalnya.
Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait pajak daerah, retribusi, serta berbagai instrumen lain yang dapat mendorong peningkatan PAD.
Melalui forum tersebut, Wabup Puspawati dan jajaran turut menyimak dan mengikuti jalannya pembahasan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hj. Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat hubungan fiskal pusat dan daerah.
“Kami tentu menyambut baik pembahasan ini, karena menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wabup Puspawati. (el/ikp-humas/kominfo-sp)






