Sementara itu, dana yang menjadi hak masyarakat tetapi belum diambil tidak disimpan dalam kas daerah. Pemkab menempuh mekanisme konsinyasi melalui Pengadilan Negeri Malili dengan nilai sekitar Rp5 miliar.
Zulkifli menjelaskan, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dana tetap tersedia dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
“Penitipan dana di pengadilan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum, sehingga dana tetap aman dan tersedia bagi masyarakat yang berhak mengambilnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Pemkab Luwu Timur berharap penjelasan mengenai sumber dan mekanisme penyaluran dana tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang berkembang terkait dana kerohiman.
Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa proses pemberian santunan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum, hasil penilaian independen, serta hak masyarakat yang terdampak dalam proses penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan industri.
Dengan demikian, Pemkab Luwu Timur kembali menegaskan bahwa dana kerohiman tersebut bukan merupakan pembayaran atas tanah dan tidak bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur, melainkan bagian dari kewajiban PT IHIP dalam mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Mi/As
