Ia mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan keselamatan orang lain ketika melakukan pengendalian hama. Jebakan yang dipasang di lahan pertanian dapat saja tidak diketahui oleh warga, petani lain, anak-anak, maupun pemilik ternak yang melintas di sekitar lokasi.
Penegasan serupa disampaikan Manager PLN ULP Tomoni, Ir. Rindy, ST., MM. Ia mengatakan PLN tidak lagi menerima permohonan pemasangan kWh meter yang diperuntukkan bagi penggunaan listrik sebagai jebakan tikus.
Menurut Rindy, permohonan penyambungan listrik untuk kebutuhan pertanian tetap dapat dilayani sesuai ketentuan, termasuk untuk pompanisasi. Namun, penggunaan listrik untuk jebakan tikus bukan merupakan peruntukan yang direkomendasikan.
“PLN tidak lagi menerima permohonan pemasangan kWh untuk jebakan tikus. Untuk kebutuhan pertanian seperti pompanisasi tetap dapat dilayani sesuai ketentuan,” kata Rindy.
Ia juga menegaskan bahwa PLN tidak merekomendasikan penggunaan listrik sebagai metode pengendalian hama tikus karena dapat membahayakan keselamatan manusia dan berpotensi menimbulkan kejadian fatal.
Penegasan tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian masyarakat, khususnya petani, agar tidak menggunakan jaringan listrik untuk membuat perangkap tikus yang dapat membahayakan orang lain.
Fungsional POPT Ahli Madya UPT BPTPH Provinsi Sulawesi Selatan, Saparuddin, SP., MP., turut menjelaskan berbagai risiko penggunaan jebakan listrik.
Selain mengancam keselamatan manusia, penggunaan jebakan listrik juga dapat membahayakan ternak, organisme lain yang bukan sasaran pengendalian, serta berpotensi memicu kebakaran apabila instalasi tidak digunakan secara aman.
Sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur. Dari UPT BPTPH Provinsi Sulawesi Selatan hadir Wahyudi, SAP., M.Si., Kasubag TU, dan Saparuddin, SP., MP., Fungsional POPT Ahli Madya.
Materi dari aspek hukum disampaikan Ipda Kasman, SH., Kanit Reskrim Polsek Mangkutana. Sementara dari PLN ULP Tomoni hadir Manager Ir. Rindy, ST., MM.
Kegiatan diikuti peserta, terdiri atas jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lutim, para camat, kepala desa dari Kecamatan Kalaena dan Angkona, Kapolsek Mangkutana dan Bhabinkamtibmas, Koordinator BPP, Katimker Penyuluhan, petugas POPT, serta perwakilan kelompok tani dari Kecamatan Kalaena dan Angkona. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
