Irwan juga menegaskan pentingnya mengawal investasi yang masuk ke Luwu Timur agar dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap perusahaan-perusahaan, khususnya kontraktor nasional yang beroperasi di Luwu Timur, dapat membuka rekening perusahaan di perbankan lokal serta memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai aktivitas ekonomi dan nilai kontrak yang besar berlangsung di Luwu Timur, tetapi perputaran uangnya justru lebih banyak keluar daerah. Kita ingin aktivitas investasi yang berjalan di daerah ini juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Bupati turut mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Luwu Timur agar memperhatikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Kendaraan operasional perusahaan diharapkan menggunakan administrasi dan pelat nomor sesuai wilayah operasional serta memenuhi kewajiban pajaknya di daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto menjelaskan bahwa, pencapaian target pembangunan daerah harus selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, serta didukung oleh sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.
Aryanto mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi daerah pada triwulan II 2026 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Sejumlah sektor mengalami perkembangan positif.
“Saya berharap melalui FGD ini, pemerintah daerah bersama BPS dapat memperkuat koordinasi dalam penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data, baik untuk mengukur capaian pertumbuhan ekonomi maupun merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan,” jelas Kepala BPS Sulsel.
Kegiatan ini menghadirkan Narasumber Tenaga Ahli Bupati, Aprianto dan BPS Sulsel. Turut hadir jajaran BPS Kabupaten Luwu Timur, para Asisten dan Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, Kepala Desa, perusahaan, dunia usaha, penyuluh pertanian, dan peserta lainnya. (nor/ikp-humas/kominfo-sp)
