MerekamIndonesia.com – Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas. Penurunan kemiskinan bukan sekadar target dalam dokumen perencanaan. Bagi Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, keduanya hanya bisa dicapai jika seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu irama yang sama.
Pesan itu ditegaskan Bupati saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Angka Kemiskinan, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Luwu Timur, di Gedung Wanita Simpurusiang, Rabu (11/11/2026).
Di hadapan jajaran pemerintah, dunia usaha, hingga para kepala desa, Bupati menegaskan bahwa tidak ada satu pun pihak yang bisa bekerja sendiri dalam urusan sebesar ini.
Kolaborasi Adalah Kunci
“Pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan ini bukan hanya tugas pemerintah daerah. Ini tugas kita semua. Pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat harus berkolaborasi,” tegas Irwan.
Bupati menyampaikan apresiasi kepada Bapperida dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menginisiasi forum tersebut. Menurutnya, FGD ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan wadah untuk mengevaluasi secara jujur kondisi perekonomian daerah, sekaligus merumuskan langkah strategis yang benar-benar bisa dieksekusi di lapangan.
Ia menekankan, seluruh rekomendasi dan data yang dipaparkan dalam forum itu tidak boleh berhenti menjadi bahan presentasi. Semua harus ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.
“Minimal kita mampu mempertahankan capaian pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan yang sudah ada. Tetapi, tentu harapan kita pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dan angka kemiskinan semakin menurun,” ungkapnya.
Desa Adalah Garda Terdepan
Dengan potensi sumber daya alam yang besar serta dukungan program dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga desa, Bupati menilai Luwu Timur memiliki peluang besar untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan.
Namun peluang itu, kata dia, hanya akan terwujud jika pemerintah desa benar-benar hadir di tengah warganya.
“Kepala desa harus mengetahui kondisi warganya. Lihat langsung, identifikasi rumah yang tidak layak huni, dan pastikan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan benar-benar menerima bantuan tersebut,” tegasnya.
Bagi Bupati, data kemiskinan tidak boleh hanya dibaca dari balik meja. Ia harus dilihat, didatangi, dan dirasakan langsung di lapangan.
