Menurutnya, paradigma penanggulangan bencana perlu bergeser dari sekadar berfokus pada penanganan saat bencana terjadi menjadi upaya yang lebih komprehensif melalui mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan, hingga pemulihan pascabencana.
“Penanganan bencana selama ini masih lebih banyak berorientasi pada fase tanggap darurat melalui pemberian bantuan fisik. Padahal, aspek mitigasi, pencegahan, dan pemulihan pascabencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” tegas dr. April.
Melalui sosialisasi tersebut, BPBD berharap seluruh peserta mampu menjadi penggerak budaya sadar bencana di lingkungan kerja maupun masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem mitigasi dan mempercepat koordinasi ketika menghadapi situasi darurat.
Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli BPBD Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Jasmani Ghadi, menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada kualitas komunikasi, informasi, dan edukasi yang diterima masyarakat.
“Penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan koordinasi yang baik sejak sebelum bencana terjadi,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat yang memiliki literasi kebencanaan yang baik akan lebih siap menghadapi potensi bencana, sehingga risiko korban jiwa maupun kerugian material dapat ditekan semaksimal mungkin.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, tenaga kesehatan, serta masyarakat, BPBD Luwu Timur optimistis budaya sadar bencana dapat terus tumbuh sehingga daerah semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana di masa mendatang. Mi/As
