Merekamindonesia – Komnas HAM memberikan apresiasi atas langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menjelaskan kronologis lahan PSN Lampia secara utuh. Bupati Luwu Timur Irwan bersama jajaran datang langsung ke kantor pusat Komnas HAM di Jakarta pada Jumat, 17 Juli 2026, untuk berkonsultasi mengenai proses penyediaan lahan bagi Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri Indonesia Huali Park.
Kunjungan itu berkaitan dengan dinamika yang berkembang di Dusun Laoli Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili. Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Luwu Timur ingin memastikan setiap tahapan penyediaan lahan berjalan transparan dan sesuai koridor yang berlaku.
Datang Langsung ke Jakarta
Dalam kunjungan itu, Bupati Irwan didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ramadan Pirade, serta Wakil Ketua DPRD Luwu Timur, Jihadin Pirage. Rombongan diterima langsung oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, beserta timnya.
Irwan menuturkan, kedatangan itu bertujuan memaparkan langkah strategis yang ditempuh pemerintah daerah dalam mengelola proses penyediaan lahan untuk kawasan industri di Lampia.
“Hari ini kami mendatangi langsung kantor pusat Komnas HAM di Jakarta untuk menyampaikan langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menangani proses penyediaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional Pembangunan Kawasan Industri di Lampia,” kata Irwan.
Ia menambahkan, pertemuan berlangsung dalam suasana yang baik dan konstruktif. Komnas HAM, menurut Irwan, menilai inisiatif tersebut sebagai langkah yang layak diapresiasi.
“Alhamdulillah kami diterima dengan baik oleh Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Saurlin P. Siagian dan timnya. Mereka menilai kedatangan kami adalah hal yang luar biasa serta menyampaikan apresiasi,” ujarnya.
Membuka Ruang Dialog soal Lahan PSN Lampia
Sikap proaktif Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmen daerah untuk menyelesaikan persoalan lahan PSN Lampia melalui jalur dialog dan komunikasi terbuka. Pendekatan semacam ini menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dalam pembangunan kawasan industri.
Kawasan Industri Indonesia Huali Park sendiri merupakan proyek strategis nasional yang diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi Luwu Timur. Kehadiran industri berpotensi menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha lokal, dan mempercepat pertumbuhan daerah.
Dengan berkonsultasi langsung ke Komnas HAM, pemerintah daerah menunjukkan keseriusan agar pembangunan berjalan tanpa mengabaikan hak-hak warga. Langkah ini sekaligus menjadi contoh tata kelola yang mengedepankan keterbukaan.
Baca juga: Perkuat Budaya Integritas, Pemkab Lutim Bekali ASN Cegah Praktik Gratifikasi
Komitmen Bupati untuk Warga
Konsultasi mengenai lahan Lampia menjadi bagian dari berbagai langkah responsif yang ditempuh Bupati Irwan belakangan ini. Ia dikenal kerap turun tangan menyelesaikan persoalan warga secara cepat, sebagaimana terlihat dalam penanganan kerusakan Sungai Labongko di Lumbewe.
Pemkab Luwu Timur menegaskan akan terus mengawal proses penyediaan lahan dengan mengutamakan komunikasi bersama masyarakat. Harapannya, Proyek Strategis Nasional di Lampia dapat berjalan lancar sekaligus membawa manfaat nyata bagi warga sekitar.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan lembaga negara seperti Komnas HAM, penyelesaian persoalan lahan diyakini dapat berlangsung adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Mi/As
Sumber: bilikfakta.id
